midtoad.org – Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena mencantumkan nama negara Teluk itu dalam proposalnya sebagai salah satu entitas yang memerintah Jalur Gaza di bawah pendudukan Negeri Zionis. Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed, mengecam tindakan tersebut, menyatakan bahwa Netanyahu tidak memiliki legitimasi untuk mengatur atau mengambil langkah semacam itu. UEA menolak keterlibatan dalam rencana apapun yang mencoba menyembunyikan kehadiran Israel di Gaza, dengan Sheikh Abdullah menegaskan komitmen UEA dalam mendukung pemerintahan Palestina yang sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina.
Netanyahu dalam wawancara pada Kamis menyatakan perlunya pemerintahan sipil di Gaza, mungkin dengan dukungan dari UEA dan negara lain. Dia menyebut kemungkinan bantuan dari UEA, Arab Saudi, dan negara lain dalam membentuk pemerintahan sipil untuk menangani warga Gaza pasca-perang. Sementara itu, anggota kabinet pemerintahan Netanyahu menolak gagasan negara Palestina merdeka, dengan Netanyahu menegaskan perlunya Israel mempertahankan kendali keamanan di Gaza setelah perang.
Terpisah, Israel telah melancarkan serangan di Jalur Gaza sebagai balasan atas aksi Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sejumlah orang. Konflik tersebut telah menimbulkan korban jiwa di antara warga Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, serta melukai ribuan orang. Rakyat Palestina berharap untuk mendirikan negara merdeka di wilayah yang diduduki, aspirasi yang didukung oleh UEA. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang berkelanjutan di kawasan tersebut dan kompleksitas upaya perdamaian di Timur Tengah.